Korea Utara Hapus Catatan Sejarah Resmi
Korea Utara menghapus hampir semua arsip berita negara yang terdapat di
situs Korea Central News Agency, kantor berita resmi negara itu. Langkah
ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Kim Jong Un melakukan
"bersih-bersih" dalam pemerintahannya dan mengeksekusi pamannya sendiri.
Situs NKNews.org awalnya melaporkan bahwa KCNA menghapus 35.000 artikel sejak sebelum Oktober serta 20.000 artikel di situs surat kabar resmi Partai Buruh, Rodong Sinmun.
Pada Selasa pagi, situs NKNews.org offline dan tak bisa diakses.
Artikel yang dihapus dari KCNA terutama menyangkut "peristiwa besar" tentang sejarah negara itu, termasuk pengumuman kematian Kim Jong-Il, ayah Kim Jong-un, tahun 2011.
"Ada 35.000 artikel tertanggal September 2013 atau sebelumnya dalam bahasa Korea yang raib dari situs KCNA," kata Frank Feinstein, seorang analis berbasis di Selandia Baru. Jumlah ini dihitung mengacu pada penghapusan dari dua lokasi, katanya.
Ia menyatakan penghapusan itu bukan hanya pembersihan intern KCNA. Ada desain besar di baliknya, kata dia.
Eksekusi paman pemimpin Korea Utara masih hangat diperbincangkan hingga hari ini. Langkah ini memicu kekhawatiran ketidakstabilan regional.
Situs NKNews.org awalnya melaporkan bahwa KCNA menghapus 35.000 artikel sejak sebelum Oktober serta 20.000 artikel di situs surat kabar resmi Partai Buruh, Rodong Sinmun.
Pada Selasa pagi, situs NKNews.org offline dan tak bisa diakses.
Artikel yang dihapus dari KCNA terutama menyangkut "peristiwa besar" tentang sejarah negara itu, termasuk pengumuman kematian Kim Jong-Il, ayah Kim Jong-un, tahun 2011.
"Ada 35.000 artikel tertanggal September 2013 atau sebelumnya dalam bahasa Korea yang raib dari situs KCNA," kata Frank Feinstein, seorang analis berbasis di Selandia Baru. Jumlah ini dihitung mengacu pada penghapusan dari dua lokasi, katanya.
Ia menyatakan penghapusan itu bukan hanya pembersihan intern KCNA. Ada desain besar di baliknya, kata dia.
Eksekusi paman pemimpin Korea Utara masih hangat diperbincangkan hingga hari ini. Langkah ini memicu kekhawatiran ketidakstabilan regional.
SUMBERNYA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar